Risiko Gagal Panen Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Sayuran di Desa Cawang Kecamatan Selupu Rejang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasi

INDRI, KESUMA PUTRI and Tito, Sofyan and Sirman, Dahwal (2017) Risiko Gagal Panen Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Sayuran di Desa Cawang Kecamatan Selupu Rejang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasi. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Indri Kesuma Putri.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian tentang risiko gagal panen terhadap sistem perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan sayuran di Desa Cawang Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dilator belakangi oleh perjanjian bagi hasil lahan sayuran di Desa Cawang dan Risiko yang di hadapi bila terjadi gagal panen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui risiko gagal panen terhadap sistem perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan sayuran di Desa Cawang Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis dat yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, tidak adanya perjanjian bagi hasil yang dibuat dhadapan Kepala Desa, dalam hal terkait dengan risiko gagal panen terhadap sistem perjanjian bagi hasil di Desa Cawang, maka antara penggarap dan pemilik lahan tetap membagi hasil panen 50:50. Terkait dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil masih banyak warga di Desa Cawang yang tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut, menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka peran Kepala Desa harus lebih di tingkatkan lagi dalam mengawasi perjanjian bagi hasil ini, dan perlu adanya dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Actions (login required)

View Item