Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NANDO, APRIANDI and Iskandar, Iskandar and M.Yamani, Yamani (2017) Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) NANDO OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Hutan Mangrove di Kota Bengkulu terdapat di kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai yang merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan di wilayah pesisir. Luas Hutan mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai 118,14 H. Pada saat ini terjadi pengurangan luas hutan mangrove dikarenakan adanya alih pungsi hutan mangrovedan kerusakan. Penelitian ini bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan tentang Perlindungandan Pengelolaan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaanHutan mangrove di Kota Bengkulu.Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwapelaksanaan perlindungan dan pengelolaanHutan Mangrove di Kota Bengkulu terkait dengan pengawasan, pengendalian, perencanaan, dan pemanfaatan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikarenakan masih terdapat banyak hambatan dalam mengelola hutan mangrove baik secara internal maupun eksternal. Adapun hambatan internal dan eksternal seperti, Belum Efektifnya Penerapan dan Penegakan HukumUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, terbatasnya anggaran dan sarana prasarana, kurangnya petugas khusus keamanan, kesadaran hukum masyarakat dan Lemahnya Penegakan Hukum Preventif dan Represif Kata kunci : Perlindungan, Pengelolaan, Hutan Mangrove

Actions (login required)

View Item