DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK. STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0165/pdt.G/2015/PA.BN.

NONI, MUTMAINAH and Subanrio, Subanrio and M.Darudin, Darudin (2017) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK. STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0165/pdt.G/2015/PA.BN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI NONIMUT OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (660kB)

Abstract

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus melihat bukti-bukti di persidangan serta faktor-faktor lain yang tidak memberatkan salah satu pihak, hakim dalam memutus perkara haruslah berlaku adil. dalam Skripsi ini berjudul “Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan hak asuh anak studi kasus putusan pengadilan agama nomor 0165/pdt.g/2015/pa.bn.” Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim itu telah sesuai dengan norma hukum Islam, Undang-undang, hadis dan fiqih yang berlaku serta mengapa putusan itu harus menjatuhkan hak asuh anak (hadhanah) kepada pihak ayah sedangkan anak tersebut masih belum mumayyiz atau masih dibawah umur yang seharusnya masih dibawah asuhan ibunya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif, dimana data-data berasal dari studi kepustakaan, pendekatan yang digunakan di dalam Penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor 0165/pdt.g/2015/pa.bn. Tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku terutama dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, juga di dalam hadis dan fiqih karena seharusnya anak yang belum mumayyiz itu adalah hak ibunya. Hal ini Diatur dalam Hadis riwayat Abu Hurairah, Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaaq, Ibnul-Qayyim, serta mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47

Actions (login required)

View Item