KAJIAN YURIDIS JUAL BELI LAHAN SUMBER WARAS ANTARA PEMPROV DKI DENGAN YAYASAN KESEHATAN SUMBER WARAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI

ADE SYAFURWANTI, SRI and Hamzah, Hatrik and jhony, simamora (2017) KAJIAN YURIDIS JUAL BELI LAHAN SUMBER WARAS ANTARA PEMPROV DKI DENGAN YAYASAN KESEHATAN SUMBER WARAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Tesis) skripsi ADE OK REV..pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (527kB)

Abstract

Perbedaan pendapat antara BPK dan KPK dalam kasus jual beli lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras, yang mana BPK berpendapat bahwa dalam pembelian lahan yayasan kesehatan sumber waras ini melebihi anggaran yaitu tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dan secara prosedural pembelihan lahan yayasan kesehatan sumber waras ini oleh pemprov DKI tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, BPK disini menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta peraturan presiden (perpres) nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah.KPK menyatakan tidak adanyakerugian keuangan negara dan pembelian lahan sesuai dengan prosedural, KPK berpatokan pada Peraturan Presiden no.40 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presidenno.71 tahun 2012. Dengan digunakannya Peraturan Presiden no 40 Tahun 2014 banyak hal yang disampaikan oleh BPK itu menjadi gugur.Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Kasus Jual Beli Lahan Sumber Waras antara Pemprov DKI dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Administrasi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, dengan metode pendekatan undang-undang (statue approach), dengan tekhnik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumentasi, yaitu pedoman digunakan berupa catatan melalui bahan teks (buku) dan internet. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan pendapat antara BPK dan KPK, yaitu : Menentukan Alamat (wilayah), Penentuan Nilai Jual Objek Pajak, Perbedaan Dasar Hukum yang digunakan, dan Kerugian Keuangan Negara. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang maka diselesaikan secara administratif, menurut Peraturan Presiden nomor 48 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemerintahan. Dalam penyalahgunaan wewenang sanksi yang di berikan yaitu berupa Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf c. Keyword : Kerugian Keuangan Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi.

Actions (login required)

View Item