KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG UNDANG YANG SUDAH TIDAK BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KIMSIRIN, KIMSIRIN and Juanda, Juanda and Amancik, Amancik (2017) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG UNDANG YANG SUDAH TIDAK BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS KIMSIRIN OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (425kB)

Abstract

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pemberlakuan kembali suatu undang-undang yang sudah tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akibat hukum terhadap suatu undang-undang yang diberlakukan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian: Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan kembali suatu undang-undang yang sudah tidak berlaku. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai positive legislator terbatas pada ketentuan undang-undang saja, bukan terhadap undang- undang secara keseluruhan. Diketahui pula bahwa terdapat kekosongan peraturan yang mengatur mengenai pemberlakuan kembali suatu undang-undang yang sudah tidak berlaku, dan terdapat realitas hukum berupa terjadinya kekosongan hukum akibat pengujian konstitusional undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang dimaksud secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara di sisi lain tidak terdapat satu instrumen peraturan perundang-undanganpun yang dapat dibentuk dalam waktu singkat untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Mengenai akibat hukum pemberlakuan kembali suatu undang-undang yang sudah tidak berlaku, bahwa undang-undang dimaksud secara hukum sah berlaku, akibat sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.

Actions (login required)

View Item