PERIZINAN PERGUDANGAN DI KOTA BENGKULU BEDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN

Alnofrianto, Alnofrianto and Edra, Satmaidi and Wulandari, Wulandari (2024) PERIZINAN PERGUDANGAN DI KOTA BENGKULU BEDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Alnofrianto B1A019392 Hukum - Anofrianto.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)

Abstract

Salah satu pelayanan bidang barang atau jasa publik adalah di bidang perdagangan. Berkembangnya kegiatan industri secara pesat menimbulkan banyaknya pendirian gudang-gudang di Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang telah didapat dari hasil pra peneltian pada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu masih terdapat gudang yang belum memiliki izin yang ditandai dengan belum adanya kepemilikan Surat Tanda Daftar Gudang (TDG). Terdapat 16 gudang yang tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan izin pergudangan di Kota Bengkuludan mengetahui hambatan penerbitan izin pergudangan di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pertama pelaksanaan izin pergudangan di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyenglenggaraan Perdagangan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi masih terdapat gudang yang beroperasi tetapi tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang mana TDG merupakan standar gudang yang baik dan masih kurangnya kesadaran pemilik gudang untuk mengurus dan memperpanjang Tanda Daftar Gudang. Kedua faktor yang menjadi penghambat terdiri dari Hambatan Internal yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan pergudangan, Lemahnya koordinasi dengan lemabga terkait, Lemahnya penegakan Hukum Administrasi Izin Pergudangan dan Hambatan Eksternal yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik Gudang terakait dengan pergudangan dan kurangnya sosialisasi oleh DPMPTSP Kota Bengkulu mengenai izin pergudangan kepada Masyarakat. Kata Kunci : Perizinan, Pergudangan.

Actions (login required)

View Item