PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

AQILAH, PUTRI ANDANNI and Deli, Waryenti and Arini, Azka Muthia (2024) PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) FIX!! SKRIPSI AQILAH PUTRI ADANNI B1A019002 - Aqilah Andanni.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan data KPAI mengenai pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2982. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang dipekerjakan di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan hak-hak anak yang dipekerjakan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang dipekerjakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dengan metode analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa peraturan hak-hak anak yang dipekerjakan merupakan wujud penghormatan HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum internasionalnya yaitu Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Kemudian aspek pemajuan ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta aspek perlindungan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dari Pekerjaan yang Membahayakan. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang dipekerjakan di Indonesia masih jauh dari harapan karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus jermal di Pantai Timur Sumatera, pekerja anak di perkebunan sawit Kabupaten Sambas Kalimantan. Selain itu, upaya pengawas pekerja anak dalam memenuhi kewajiban seseorang/BHP yaitu memantau kepatuhan, implementasi kebijakan, pelatihan dan pendidikan, pelaporan dan transparansi. Upaya pemerintah yaitu upaya represif penegakan hukum; penyelidikan dan penindakan; pengaduan dan pelaporan, kemudian upaya pencegahan antara lain sosialisasi; penguatan pendidikan; serta monitoring dan evalauasi sistematis. Kata Kunci : Pelaksanaan Hak Anak; Pekerja Anak; Anak di Bawah Umur

Actions (login required)

View Item