ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR PROPINSI DI SUMATERA

Febrina Nur, Heldha and Merri , Anitasar (2009) ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR PROPINSI DI SUMATERA. Undergraduated thesis, Fakultas Ekonomi UNIB.

Text HELDHA FEBRINA NUR FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (929kB)

Abstract

Sumatera merupakan pulau keenam terbesar di dunia yang memilikin wilayah yang luas dan terdapat perbedaan karakteristik di antaranya adalah perbedaan sumber daya yang tidak merata antar daerah. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan memicu ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Sumatera. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Sumatera, mengklasifikasikan daerah propinsi di Sumatera dan ketimpangan pembangunan antar propinsi di Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data berkala selama periode dari tahun 2003-2007 yang diperoleh dari BPS propinsi Bengkulu. Alat analisis yang digunakan adalah tipologi klassen (tipology daerah) dan analisis indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa propinsi kepulauan Riau memililki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,71 pertahun. Sedangakan Propinsi NAD memiliki pertumbuhan ekonomi yang terendah yaitu sebesar -5,10 pertahun. Dan dengan tipologi daerah propinsi di sumatera dibagi menjadi tiga kelompok yaitu yang termasuk dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau, daerah Maju tapi tertekan adalah propinsi NAD dan Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan yang termasuk daerah berkembang cepat adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Hasil perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa Riau memiliki nilai ketimpangan paling tinggi, sedangkan Kepulauan Bangka Belitung dan NAD dengan tingkat ketimpangan paling rendah di sumatera. Guna mengurangi tingkat ketimpangan menuju pemerataan dalam pembangunan antar propinsi di Sumatera, salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menyusun kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut dan memperbanyak program yang dapat merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sehingga dapat menciptakan suatu daerah yang mandiri seiring dengan tujuan dan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah.

Actions (login required)

View Item