PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB P2 BERDASARKAN PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WAHYUDI, SAPUTRA and PE.Suryaningsih, Suryaningsih and Pipi, Susanti (2024) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB P2 BERDASARKAN PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) FULL SKRIPSI WAHYUDI SAPUTRA B1A019041_compressed - Wahyudi Saputra.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam menunjang pembangunan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang semula merupakan pajak pusat, dialihkan pengelolaannya ke daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalihan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bengkulu dan untuk menjawab kenapa target dan realisasi tidak tercapai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empris yuridis. Analisis data dilakukan dengan kulitatif, Hasil Penelitian menunjukan bahwa, pertama bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan PBB P2 sudah sesuai dengan Perda Kota Bengkulu No 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,kurang maksimalnya antara target dan realisasi PBB P2 memiliki beberapa faktor baik dari BAPENDA dan Pihak-pihak yang berperan dalam prolehan PBB P2, begitupula masyarakat selaku wajib pajak, dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat membayar PBB P2 sudah berjalan cukup baik namun kurang maksimal. Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Sanksi administrasi, Pelaksanaan Pemungutan

Actions (login required)

View Item