TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MAISUN, QANITAH and Edra, Satmaidi and Wulandari, Wulandari (2024) TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) MAISUN QAINTAH_SKRIPSI - Maisun Qanitah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi memberikan banyak dampak positif, termasuk kemudahan akses informasi, inovasi dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Tetapi hal ini juga membawa dampak negatif seperti penyebaran konten pornografi yang berpotensi merusak nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Maka perlu pengaturan yang jelas serta bagaimana keabsahan penjatuhan sanksi administratifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan keabsahan penjatuhan sanksi administratif terhadap penyebaran konten pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk memahami standar peraturan yang digunakan sebagai dasar penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mengawasi, mengatur, dan menegakkan sanksi administratif terhadap penyebaran konten pornografi. Keabsahan penjatuhan sanksi administratif didasarkan pada Pasal 40 ayat (5) UU ITE, yang mencakup teguran, denda, penghentian sementara, dan pemutusan akses. Pemutusan akses dianggap sebagai langkah yang paling efektif karena secara langsung menghentikan akses pelanggar terhadap platform atau konten yang melanggar hukum. Maka dari itu, diperlukan aturan yang lebih tegas dalam UU ITE terkait definisi dan penanganan konten pornografi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan konten tersebut untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Kata kunci : Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Penegakan Hukum, Sanksi Administratif, Pornografi

Actions (login required)

View Item