PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JOKI TES CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Niken, Nopitri and Agusalim, Agusalim and Asep, Suherman (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JOKI TES CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) NIKEN NOPITRI B1A020105 FULL SKRIPSI - Niken Nopitri.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku joki tes Calon Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap praktik perjokian diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang�Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 382 Bis KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 30 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai praktik perjokian yang dalam hal ini menggantikan peserta lain dalam tes CPNS. Penelitian ini untuk menganalisis dan mendiskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku joki tes CPNS. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, prosedur pengumpulan bahan dengan studi pustaka, pengolahan bahan hukum melalui pemeriksaan data, sistematis, deskripsi, analisis hukum kualitatif deduktif, hasil penelitian ini mengenai cara menentukan kategori perbuatan pelaku joki tes CPNS serta orang yang terlibat pada praktik perjokian terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi pada Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 382 Bis KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP , Pasal 30 UU ITE juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku joki tes CPNS dan orang yang terlibat pada praktik perjokian memenuhi unsur kesalahan, unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka pelaku mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kata Kunci : Calon Pegawai Negeri Sipil, Joki, Perbuatan, Pertanggungjawaban Pidana

Actions (login required)

View Item