OPERASI TANGKAP TANGAN SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

RIKE, NURSYAH FITRI and Herlita, Eryke and Benget, H.Simatupang (2024) OPERASI TANGKAP TANGAN SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) RIKE NURSYAH FITRI_B1A020285_SKRIPSI PDF - Rike Nursyafitri.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini didasarkan pada tidak adanya aturan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun ketentuan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi sehingga dasar pelaksanaannya belum jelas. Namun, disatu sisi tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga perlu cara-cara yang luar biasa dalam memberantasnya. Tujuan penelitian ini 1). Untuk mengetahui bagaimana Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam hukum positif Indonesia terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi 2). Untuk mengetahui pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil yang diperoleh 1). Istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak diatur didalam hukum positif di Indonesia namun pelaksanaannya mengacu pada Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang tertangkap tangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. 2). Prosedur pelaksanaan operasi tangkap tangan a. penerimaan laporan b. penyelidikan awal c. analisis bukti d. penetapan target e. perencanaan operasi f. pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) g. pemeriksaan dan penyelidikan lanjutan. h. penetapan alat bukti dan barang bukti. i. penetapan tersangka. Saran dalam penelitian ini untuk menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sehingga prosedur dan pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas. Kata Kunci: Operasi Tangkap Tangan, Korupsi, Kejaksaan

Actions (login required)

View Item