IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU ( PADA KELURAHAN LEMPUING KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU)

Komariah, and Santoso, Djonet and Nursanty, Nursanty (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU ( PADA KELURAHAN LEMPUING KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Text (Thesis)
SKRIPSI KOMARIAH.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (3MB)

Abstract

Setiap tahun jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat, Perkembangan penduduk Kota Bengkulu yang sangat signifikan berpotensi dan sangat berpeluang untuk menimbulkan peningkatan timbulan sampah, sehingga perlu dilakukan suatu upaya terpadu dalam rangka menekan peningkatan sampah dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak negatif sampah bagi lingkungan hidup. Melihat beberapa upaya pengelolaan sampah tidak sesuai tujuan disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan dan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Skripsi ini berjudul “implementasi kebijakan pemerintah kota Bengkulu tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat serta mengetahui mengapa implementasi Perda No 02 tahun 2011 belum berjalan dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah penelitian. Aspek penelitian berpedoman pada teori Grindle, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hasil di lapangan menunjukan bahwa pada aspek isi kebijakan belum adanya fasilitas yang memadai baik dalam pelayanan maupun kebutuhan akan manfaat yang dirasakan.sedangkan di aspek lingkungan kebijakan didapatkan bahwa kepatuhan masyarakat akan Perda No 02 tahun 2011 belum maksimal dilihat dari kurang patuh akan sanksi yang diberlakukan. Permasalahan dari pihak pelaksana yang kurang memahami peran serta tidak adanya evaluasi dari pemerintah juga membuat buruknya implementasi perda. Masalah buruknya proses pelaksaan Perda adalah : 1). Pola fikir masyarakat yang belum maju. 2) kesadaran Pemahaman peran yang kurang baik .3) kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. 4) tidak adanya evaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kota Bengkulu.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Social & Politics Science > Department of Public Administration
Depositing User: 160 Daryono Daryono
Date Deposited: 18 Nov 2021 15:07
Last Modified: 18 Nov 2021 15:07
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/23075

Actions (login required)

View Item View Item