Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu.

Gusfi, Hendry and Loesida , Roeliana and Syamsurizal, Syamsurizal (2009) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB.

Text Hendy Gusfi.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (984kB)

Abstract

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah merupakan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah serta keputusan kepala daerah. Guna menunjang tugas tersebut dibutuhkan Satpol PP yang profesional dan handal baik dari segi fisik maupun kualitas pengetahuan akan tugas dan fungsi Satpol PP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data kemudian mendeskripsikan tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif yaitu penelitian yang akan menguraikan situasi aktual sehingga diperoleh suatu kesimpulan pemecahan dari masalah tersebut. Aspek-aspek dalam penelitian ini menyangkut masalah pelaksanaan penertiban yang berkaitan dengan pembentukan tim penertiban dan penindakan, penentuan jadwal atau waktu penertiban, pemeriksaan/penyidikan terhadap pelanggar Perda Nomor 24 Tahun 2000 serta pendataan tempat-tempat yang dicurigai melakukan praktek pelacuran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan informan yang telah paham akan tugas dari Satpol PP dan mengerti dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penertiban pelacuran. Penentuan sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni berdasarkan pada tujuan dan fokus. Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 belum optimal dan signifikan dan harus lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang. Indikasi bahwa Satpol PP belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya yang berperan dalam bidang salah satunya penegakan Perda Nomor 24 Tahun 2000 dalam hal pembentukan tim penertiban dan penindakan Satpol PP tidak melibatkan unsur diluar Satpol PP seperti kepolisian dan TNI sehingga penertiban tersebut kurang maksimal, penentuan jadwal atau waktu penertiban yang tidak sesuai rencana 1 tahun kegiatan yang telah dibuat dimana dilaksanakan hanya 8 kali dalam 1 tahun kegiatan, sedangkan dalam rencana kegiatan sebanyak 12 kali penertiban, serta pendataan yang hanya didasarkan pada tempat-tempat atau hotel dan penginapan yang kecil sedangkan hotel yang besar tidak terdata dan mengakibatkan ketidak adilan bagi pengusaha hotel dan penginapan yang kecil.

Actions (login required)

View Item