INVENTARISASI SANKSI DELIK ADAT DALAM HUKUM ADAT PEKAL DI KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DoresMahyudin, Dio and Herlambang, Herlambang and M., Yamani Komar (2009) INVENTARISASI SANKSI DELIK ADAT DALAM HUKUM ADAT PEKAL DI KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi _ Inventarisasi Sanksi Delik Adat Dalam Hukum Adat Pekal Di Kecamatan Ketahun Kabupaten B.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Inventarisasi Sanksi-Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Delik Adat Dalam Hukm Adat Pekal Di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Di Bengkulu ada berbagai suku bangsa antara lain suku bangsa Pekal.seperti suku bangsa lain suku bangsa Pekal memiliki adat istiadat tersendiri yang mengatur dan menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat, dan adat isitadat yang dimiliki ini juga digunakan dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran adat yang terjadi dan masyarakat sendiri cendrung lebih ingin menyelesaikan perselisihan mereka menurut hukum adat. Namun banyak hukum-hukum atau norma-norma adat yang tidak tertulis namun hanya di terapkan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari kebiasaan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti hal tersebut. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menginventarisasi norma, sanksi, Konsep Pertanggungjawaban serta pungsi fungsionaris adat dalam Penyelesaian berbagai pelanggaran Delik Adat Menurut Hukum Adat Pekal di Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara. Dengan adanya jenis-jenis norma-norma yang masih hidup dan tercatat, maka dapat di ketahui dan dibaca oleh berbagai kalangan sehingga tidak lenyap begitu saja. Penelitian ini penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif menggunakan data primer dari lapangan dan data sekunder dari kepustakaan (library research) serta pengolahan data dianalisis secara kualitatif menggunakan cara berpikir deduktif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa norma adat banyak yang masih diterapkan antara lain Norma monek, pecelo tangan, pecelo mulut, dan asusila, sanksi-sanksi yang diterapkan antara lain dalam bentuk, permintaan maaf,denda adat, punjung, dan diarak keliling desa. Konsep pertanggungjawaban yang ada diterapkan secara jelas sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, baik dari segi bentuk dan pelaku. Wewenang fungsionaris hukum adat yang terbentuk dalam Badan Hukum adat sangat penting dalam menjamin terlaksananya dan tegaknya hukum adat di dalam masyarakat Pekal dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan masyarakt adat.

Actions (login required)

View Item