Rizky Z, Fariza and Lidia, Br. Karo and Reni, W Pulungan (2009) TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.
Text
Skripsi Fariza.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (695kB) |
Abstract
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat terkesan sangat lambat, diskriminatif, dan belum tuntas, sementara praktek-praktek pelanggaran HAM tetap berlangsung bahkan sering terjadi penyalahgunaan upaya penegakan HAM. Di sisi lain Korban pelanggaran HAM berat sebagai orang yang mengalami berbagai macam penderitaan, seperti penderitaan fisik, penderitaan mental, kerugian materiil sering terlupakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkannya dalam penulisan berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengadilan HAM di Indonesia”. Permasalahan yang diangkat adalah (1) Bagaimana ketentuan tentang Pengadilan HAM di Indonesia dan perbandingannya dengan Pengadilan Kejahatan Internasional. (2) Bagaimana pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia (sesudah dan sebelum diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000). (3) Bagaimana perbandingan bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Kejahatan Internasional. Tujuan diadakannya penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) Mengetahui Ketentuan Pengadilan HAM di Indonesia dan perbandingannya dengan Pengadilan Kejahatan Internasional. (2) Mengetahui pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia (sesudah dan sebelum diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000). (3) Mengetahui perbandingan bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Kejahatan Internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang- undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa : (1) Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 secara substansi banyak melakukan pengadopsian dari norma-norma hukum internasional terutama norma-norma dalam Rome Statute of International Criminal Court, akan tetapi proses pengadopsian dari instrumen internasional tersebut tidak lengkap dan mengalami banyak kesalahan. (2) Pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat bermacam-macam, ada yang melalui proses islah sampai dengan jalur hukum. (3) Persamaan bentuk Perlindungan yang diberikan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM berat menurut Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma tentang Pengadilan Kejahatan Internasional meliputi perlindungan atas keselamatan, atas fisik atau tubuh dan jiwanya, serta martabat dan kenyamanan pribadi mereka, perlindungan bagi anggota keluarganya. Perbedaannya antara lain pemberian kesaksian (keterangan) saksi atau korban dapat dilakukan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang serta menggunakan sarana elektronik pada Statuta Roma, dan berlaku sebaliknya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Item Type: | Thesis (Undergraduated) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | 014 Abd. Rachman Rangkuti |
Date Deposited: | 29 Nov 2013 12:43 |
Last Modified: | 29 Nov 2013 12:43 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/2461 |
Actions (login required)
View Item |