EKSISTENSI PENGATURAN PAJAK PROVINSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU

Mayu Indrasti, Arie and Elektison, Somi and Slamet, Muljono (2008) EKSISTENSI PENGATURAN PAJAK PROVINSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text ARI MAYU.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (561kB)

Abstract

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, faktor keuangan dipandang mempunyai posisi yang paling strategis yang akan berpengaruh banyak dalam menentukan daya guna dan hasil guna pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, daerah harus mempunyai keuangan sendiri yang kuat, semakin besar keuangan daerah semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha- usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan kesejahteraan pada umumnya. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun DPRD dituntut untuk sekuat tenaga menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Perda merupakan salah satu bentuk keputusan penguasa yang berwenang yang sifatnya tertulis dan berbentuk peraturan, suatu produk yang merupakan hasil karya penguasa yang berwenang dalam hal ini Kepala Daerah dengan DPRD. Berpijak pada ketentuan tersebut, tesis ini mengangkat permasalahan berkaitan dengan “Eksistensi Pengaturan Pajak Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Provinsi Bengkulu”. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data yuridis empiris. Penelitian dilakukan pada pemerintahan Propinsi Bengkulu yaitu pada Dinas Pendapatan Propinsi Bengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa realisasi Pengaturan Pajak Provinsi di Pemerintahan Provinsi Bengkulu telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah direalisasikan dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai Pajak Provinsi, namun dalam realisasinya belumlah optimal. Hal ini disebabkan karena tidak pernah digunakan hak prakarsa DPRD (inisiatif) dan hanya eksekutif yang membuat Raperda seharusnya seperti yang diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, sehingga ada beberapa Perda yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengaturan pajak daerah di Pemerintahan Provinsi Bengkulu belum secara optimal dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil realisasi pungutan pajak daerah dan konstribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatan PAD seperti peningkatan tax autonomy, tax base dan perbaikan perpajakan serta dilakukannya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber PAD.

Actions (login required)

View Item