PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN SELUMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Isemuddin, Isemuddin and Elektison, Somi and Amancik, Amancik (2009) PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN SELUMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text ISEMUDIN PDF THESIS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (560kB)

Abstract

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pengembangan potensi wilayah dengan pembentukan dan pembentukan Kecamatan sesuai dengan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penelitian ini dengan judul “Pembentukan dan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Seluma Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah” merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengsinkronisasikan peraturan daerah no. 7 tahun 2005 dengan keputusan medagri no. 4 tahun 2000 tentang syarat kriteria pemekeran dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembentukan dan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Seluma menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 7 Tahun 2005 tentang penetapan Kecamatan di Kabupaten Seluma telah sinkron dengan Perudang-undangandi atasnya dan memperhatikan aspirasi masyarakat serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses pembentukan Kecamatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005. Penelitian ini dilakukan dengan neneliti UU, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Mentri dan data-data yang baru dibentuk menurut Peraturan Daerah Nomor Tahun No. 7 Tahun 2005. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah yang diolah oleh panitia pembentukan kecamatan. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembentukan dan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Seluma ada yang sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 238/Feb.V/2005 tentang Tata Cara Penilaian Pembentukan Kecamatan. Begitu juga penetapan Kecamatan-Kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 telah mencerminkan aspirasi masyarakat, namun begitu masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembentukan dan pembentukan Kecamatan baru yaitu perbedaan pendapat di antara masyarakat dengan Pemerintah tentang penetapan letak Ibu Kota Kecamatan.

Actions (login required)

View Item