EKSISTENSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tul'aini, Jamila and Herawan, Sauni and Andry, Hariyanto (2009) EKSISTENSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text jamila tulaini.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (561kB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa pertanahan di Kabupaten Bengkulu Utara, Eksistensi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, serta efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur di dalamnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah pengamatan, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa pertanahan yaitu lemahnya administrasi pertanahan dan banyaknya lahan HGU terlantar. Eksistensi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 yaitu melaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan. Adapun penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan ditempuh melalui cara mediasi. Umumnya masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara lebih memilih sistem penyelesaian sengketa secara mediasi ini. Namun demikian penyelesaian sengketa pertanahan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara hasilnya dinilai masih kurang efektif. Efisiensi penyelesaian sengketa pertanahan sangat tergantung dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penyelesaian sengketa tersebut, antara lain: faktor hukum/substansi, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum masyarakat.

Actions (login required)

View Item