KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAERAH SEKTOR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SAHARUDIN, SAHARUDIN and Elektison, Somi and M. , Yamani (2008) KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAERAH SEKTOR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text saharudin.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (355kB)

Abstract

Penelitian ini meneliti masalah kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan PAD provinsi Bengkulu dan keabsahan kebijakan perpajakan daerah tersebut dilihat dari hukum administrasi negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, agar dapat menjelaskan secara ilmiah mengenai kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan dan pengaruh kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu terhadap peningkatan PAD Provinsi Bengkulu, serta menilai keabsahan kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan dilihat dari Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam tubuh organ pemerintahan daerah di dalam mengambil kebijakan perpajakan daerah. Penelitian ini memakai data primer dan data sekunder, dengan penjelasan teknik pengumpulan datanya, bahwa untuk melakukan pengumpulan data primer, maka diperoleh dengan mengadakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin. Data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kebijakan PKB dan BBN KB yang dilakukan meliputi kebijakan yang bersifat intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, dan kebijakan yang bersifat ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Kebijakan perpajakan yang bersifat ekstensif yang paling penting meliputi (1) Pemutihan penghapusan sanksi administrasi berupa tunggakan pokok pajak, bunga, dan denda pajak pajak kendaraan bermotor (PKB) pembuatan tahun 2000 ke bawah, (2) Kebijakan Pemutihan sanksi administrasi berupa penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) pembuatan tahun 2000 ke bawah. Bahwa pengaruh kebijakan pajak pemutihan PKB-BBN KB, dapat ditunjuk dari realisasi PAD Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar Rp321.721.834.760 Milyar. Bahwa keabsahan kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan dilihat dari hukum administrasi negara, baik dari segi substansi kebijakan maupun prosedur diambilnya kebijakan sudah memenuhi ketenatuan hukum administrasi. Peneliti menyarankan agar pemerintah melakukan pungutan pajak secara paksa terhadap pengusaha pemilik alat berat dan kendaraan di atas air, agar PAD makin lebih meningkat lagi.

Actions (login required)

View Item