FAKTOR YURIDIS PENYEBAB PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DI WILAYAH TRANSMIGRASI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Widodi, Armadan and Yamani, Komar and Ardilafiza, Ardilafiza (2007) FAKTOR YURIDIS PENYEBAB PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DI WILAYAH TRANSMIGRASI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU UTARA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II-ARM-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)
	Text III,IV-ARM-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian telah membawa perubahan besar terhadap kepemilikan tanah pertanian di Indonesia, didalamnya juga diatur mengenai batas minimum dan batas maksimum kepemilikan tanah pertanian dan larangan terhadap pemecahan tanah pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yuridis penyebab terjadinya pemecahan tanah pertanian, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan para petani di wilayah transmigrasi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat mempertahankan batas-batas minimum tanah pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Desa Sidorejo, Sidodadi dan Desa Panca Mukti yang merupakan wilayah transmigrasi kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam kepada responden dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari responden, diseleksi keabsahan dan kejujurannya, kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkan populasi secara induktif. Setelah diadakan penelitian hasilnya menunjukkan bahwa faktor yuridis pemecahan tanah pertanian disebabkan karena adanya disharmonisasi hukum beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah, pendistribusian tanah pertanian yang tidak merata, dan peralihan hak atas tanah. Kemudian pemecahan tanah pertanian disebabkan juga oleh ketidaktahuan adanya larangan pemecahan tanah pertanian oleh Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, faktor ekonomi, dan faktor budaya.

Actions (login required)

View Item