PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU ILEGAL (ILLEGAL LOGGING)

Anggeraini, Arisa and M., Abdi and P. Ekowati, Suryaningsih (2009) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU ILEGAL (ILLEGAL LOGGING). Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text SKRIPSI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU ILEGAL (ILLEGAL LOGGING).pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (593kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sinkronisasi antara pengaturan pertanggungjawaban pidana dalaam illegal logging antara KUHP dan Undang- Undang Kehutanan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam illegal logging dan untuk mengetahui sinkronisasi mengenai pertanggungjawaban pidana dalam illegal logging menurut KUHP dengan UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, sumber data dan jenis data adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustakan, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif .Bahwa pengaturan pidana dalam illegal logging menurut UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan tindak pidananya diatur dalam Pasal 50 dan sanksinya diatur dalam Pasal 78 sedangkan di dalam KUHP dapat diancam dengan tindak pidana pencurian dalam Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365, Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263, tindak pidana dalam Pasal 372 dan tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP.Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam Pasal 78 ayat 14 UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan, sedangkan dalam KUHP tidak secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.Sinkronisasi yang terdapat dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan dengan Pasal 362 KUHP dan Pasal 5 ayat 3 huruf f UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan dengan Pasal 480 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Actions (login required)

View Item