PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN NAMA BAIK ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SAaharaLubis, Elvi and Lidia, Br. Karo and Sudirman , Sitepu (2009) PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN NAMA BAIK ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text ELVI SAHARA LUBIS PDF.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (729kB)

Abstract

Kebebasan pers merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya, pers tidak jarang menurunkan sajian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga berakibat pencemaran nama baik bahkan fitnah. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai undang-undang yang khusus mengatur mengenai pers belum mengatur delik pers (pencemaran nama baik) sehingga untuk memintai pertanggungjawaban pelaku, aparat penegak hukum harus merujuk pada KUH Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik orang lain ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pers akibat pemberitaan yang merugikan nama baik orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu teori pertanggungjawaban khas dari pers yaitu stair system dan waterfall system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik orang lain menganut sistem bertangga (stair system) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang pers yaitu pertanggungjawaban yang dipikul oleh Pemimpin Redaksi. Stair System disebut fiktif pertanggungjawaban karena yang melakukan delik pers bukan dia melainkan orang lain (redaktur atau penulis yang bersangkutan), tetapi Pemimpin Redaksi harus bertanggung jawab. Sanksinya bisa berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan yaitu pencabutan hak melakukan profesi.

Actions (login required)

View Item