PELAKSANAAN OTONOMI DESA PADA WILAYAH TRANSMIGRASI DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Fernando, Rhonny and Amancik, Amancik and M., Yamani Komar (2007) PELAKSANAAN OTONOMI DESA PADA WILAYAH TRANSMIGRASI DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II-RHO-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)
	Text III,IV-RHO-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini diberi judul “ Pelaksanaan Otonomi Desa pada Wilayah Transmigrasi di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi desa pada wilayah transmigrasi di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dan mengetahui faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan otonomi desa pada wilayah transmigrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian di Desa Sidorejo, Sidodadi, dan Panca Mukti yang merupakan wilayah transmigrasi di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara. Penentuan Informan di lakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam kepada responden dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku. Analisis data dalam penelitian ini analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari responden, diseleksi keabsahan dan kejujurannya, kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkan keadaan populasi secara induktif. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi desa pada wilayah transmigrasi masih jauh dari yang diharapkan karena pengembangan potensi desa, yang mencakup potensi sumber daya alam, masyarakat desa, dan aparatur desa masih belum berfungsi dengan baik. Kemudian faktor yang membuat pelaksanaan otonomi desa belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana, aparatur belum berfungsi dengan baik, lokasi desa yang terisolisasi dan terpencar satu sama lain, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, kesulitan proses pembauran serta tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan luas wilayah pertanian

Actions (login required)

View Item