PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU

Fitriadi, Rikki and Joko, Susetyanto and Akhmad, Muslih (2007) PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III-RIK-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (699kB)
	Text IV,V-RIK-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (660kB)

Abstract

Perkawinan merupakan perilaku mahluk ciptaan TuhanYang Maha Esa agar kehidupan di alam ini berkembang dengan baik. Perkawinan bagi manusia merupakan suatu budaya dalam hidup bermasyarakat yang terkait oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan masyarakat (khususnya Islam) masih banyak yang menyamakan arti nikah di bawah tangan dengan nikah sirri, Padahal terdapat perbedaan antara nikah di bawah tangan dengan nikah sirri. Nikah sirri adalah nikah yang dirahasikan, sedangkan nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan menurut Hukum Agama Islam namun tidak dicatatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah tangan dan untuk mengetahui kedudukan perkawinan di bawah tangan jika ditinjau dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif, dengan pengambilan sampel secara proposive sampling. Data yang diperoleh baik dan primer maupun data skunder disusun secara sistematis yuridis dengan menggunakan pola berpikir metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari teori yang bersifat umum kepada yang khusus dan induktif yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus, kemudian digeneralisir sehingga didapat pernyataan baru yang bersifat umum dan objektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah sebagai berikut : Calon mempelai perempuan telah hamil, Nikahnya pasangan yang selarian, tidak ada restu dari orang tua, karena poligami, faktor ekonomi, faktor malu, kawin di bawah umur, menghindari peraturan bagi PNS, lemahnya atau tidak ada sanksi hukum, prosedurnya mudah, cepat dan tidak perlu memakai biaya, keabsahannya diakui warga masyarakat. Sedangkan kedudukan perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah : tidak sah dan tidak mempunyai kepastian hukum. Tidak sahnya karena tidak adanya pencatatan yang dilakukan setelah pernikahan seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2).

Actions (login required)

View Item