KEDUDUKAN WALI NIKAH PADA PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ADAT PASMAH DI KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN KAUR

Julaslan, Julaslan and Andri , Harijanto and Boerhandra, Boerhandra (2009) KEDUDUKAN WALI NIKAH PADA PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ADAT PASMAH DI KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN KAUR. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi Julaslan FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab dan penyelesaian terhadap penolakan orang tua yang menjadi wali nikah pada adat Pasmah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Kaur. Ada dua objek kajian yang akan diteliti yaitu faktor apakah yang menyebabkan penolakan orang tua menjadi wali nikah terhadap perempuan hamil di luar nikah menunit hukum adat Pasmah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Kaur, dan bagaimana penyelesaian terhadap penolakan orang tua yang menjadi wali nikah terhadap perempuan hamil di luar nikah menurut hukum adat Pasmah di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Kaur. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.Disamping itu dilakukan pula pengumpulan data sekunder,yaitu data yang telah ada di dalam masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu. Hasil penelitian ini yaitu faktor penolakan orang tua orang tua merasa sangat malu dengan seluruh warga masyarakat karena dinilal gagal mendidik anaknya kejalan yang baik, orang tua merasa sangat berdosa kepada Tuhan YME karena merasa gagal mendidik anak sebagai titipan Tuhan YME,orang tua memberikan sanksi terhadap anaknya sebagai akibat dan perbuatannya yang melanggar norma. Penyelesaian terhadap penolakan orang tua yang menjadi Wali Nikah Terhadap perempuan hamil di luar nikah menurut hukum adat Pasmah ketua adat sebagai mediator. Dalam proses tersebut ketua adat memanggil orang tua perempuan dan laki-laki untuk bermusyawarah dengan ketua adat untuk membicarakan tentang wali pernikahan apabila tidak ada kesepakatan antara ke dua belah pihak maka di tetapkan dengan wali hakim.

Actions (login required)

View Item