TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUGURAN KANDUNGAN (MENURUT KUHP, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN)

Sallyna , Marfi and M., Abdi and Lidia, Br. Karo (2009) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUGURAN KANDUNGAN (MENURUT KUHP, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN). Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

[img] Text
SKRIPSI MARFI SALLYNA FE-2.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (695kB)

Abstract

Saat ini kasus pengguguran kandungan terus melonjak dan naik tiap tahunnya dan yang lebih mengejutkan lagi kasus-kasus pengguguran kandungan tersebut banyak yang dilakukan oleh ahli medis. Peraturan hukum pidana di Indonesia melarang pengguguran kandungan dengan tujuan dan alasan apapun. Setelah diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Nasional seolah memberikan angin segar bagi dunia medis untuk dapat melakukan tindakkan pengguguran kandungan demi kepentingan untuk menyelamatkan jiwa ibu. Hal ini tergambar dari bunyi salah satu pasalnya, yaitu Pasal 15. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan ketentuan tentang pengguguran kandungan berdasarkan KUHP, dan Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan kerangka berpikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian didapatkan bahwa didalam hukum pidana Indonesia ( KUHP) pengguguran kandungan dalam bentuk apapun dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan semua orang yang terlibat dalam pengguguran kandungan dipidana. Sedangkan Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan pengecualian pengguguran kandungan dengan alasan medis, yakni Pasal 15 (1) yang bunyinya : “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.”

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Program > Magister Hukum
Depositing User: 012 Adek Adek
Date Deposited: 06 Dec 2013 22:42
Last Modified: 06 Dec 2013 22:42
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/3746

Actions (login required)

View Item View Item