UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAMBAH HUTAN LINDUNG TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DI KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG

Marlinda Sari, Meifhita and Herlambang, Herlambang and Ahmad , Wali (2009) UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAMBAH HUTAN LINDUNG TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DI KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text MEIFHITA MARLINDA SARI FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (788kB)

Abstract

Anggota masyarakat yang menduduki atau membuka lahan hutan yang telahmengalami perubahan menjadi TNKS semula merupakan tanah ulayatmasyarakat suku Rejang. Penetapan sebagai lokasi hutan lindung TNKSsemata-mata dilakukan untuk melestarikan hutan tersebut sehingga masyarakatsekitar kawasan TNKS yang tadinya bebas dalam membuka lahan di dalamTNKS kini harus tunduk kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namunpada kenyataanya sampai saat ini masyarakat yang tinggal di kawasan TNKSmasih melakukan aktivitas perambahan yang menyebabkan terjadinya gangguanfungsi ekosistem hutan karena jika kegiatan-kegiatan tersebut masih dilakukansecara berkelanjutan maka kerusakan hutan akan semakin parah. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan hukumpidana terhadap perambah hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, serta faktorfaktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidanaterhadap perambah hutan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat diKecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong. Penelitian ini merupakanpenelitian empiris, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Metodepengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder. Lokasi penelitian di lakukan di Kecamatan Rimbo PengadangKabupaten Lebong. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penegakan hukumpidana terhadap perambah hutan di Kecamatan Rimbo Pengadang KabupatenLebong dilakukan dengan upaya penegakan hukum Preventif dan upayaPenegakan hukum Represif. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambatdalam penegakan hukum pidana terhadap perambah hutan ini adalah Belumadanya kesepakatan antara pihak pemerintah dengan masyarakat mengenaibatasan kawasan TNKS, belum adanya kesepakatan ini dikarenakan penetapanwilayah Taman Nasional sebagai daerah yang diproteksi dengan tujuanpenyelamatan kawasan guna keberlangsungan kehidupan masyarakatmerupakan upaya yang dilakukan secara sepihak oleh pemangku kebijakandengan tidak melibatkan secara utuh dalam penetapannya.Adanya pandangandan persepsi masyarakat di sekitar kawasan TNKS di Kecamatan RimboPengadang Kabupten Lebong yang tidak mengerti dengan hukum lingkungandan hukum bidang kehutanan itu sendiri. Masih kurangnya efekifitas danefisiensi usaha pengamanan terhadap sumber daya kawasan TNKS. Hal inidiakibat kan oleh relatif luasnya areal kawasaan, juga dipengaruhi jumlahpersonil yang masih kurang memadai dan masih lemahnya koordinasi denganpihak dan instansi terkait terutama di tingkat daerah yang mendorong terjadinyabenturan kebijakan.

Actions (login required)

View Item