PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOSUMEN PERUMAHAN FASILITAS KPR (KREDIT PEMILIKAN RUMAH) DI KOTA BENGKULU

Hafri, Niko and Ganefi, Ganefi and Edy , Hermansyah (2009) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOSUMEN PERUMAHAN FASILITAS KPR (KREDIT PEMILIKAN RUMAH) DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text niko hafri FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Perumahan mempunyai arti penting dan sangat menentukan bagi kehidupan seseorang dalam membangun dan mengembangkan watak dan pribadinya. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia perlu diusahakan untuk dapat memperoleh dan menikmati perumahan yang layak, yang dalam artian sesuai dengan kriteria dan spesifikasi rumah yang telah dijanjikan oleh pengembang (developer). Tetapi dalam prakteknya, terutama di Kota Bengkulu masih banyak warga yang belum bisa menikmati perumahan yang layak tersebut, salah satu penyebabnya adalah masih lemahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dari pihak pengembang (developer) selaku pelaku usaha atau kesadaran dari konsumen perumahan. Penelitian ini akan belajar dan menjawab permasalahan mengenai hukum perlindungan kosumen yang dapat digunakan oleh konsumen perumahan untuk menggugat kewajiban pertanggung jawaban pengembang (developer) perumahan di Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik dan mempunyai karakter dengan cara uraian. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa perlindungan konsumen masih sangat lemah, pada saat promosi rumah yang akan mereka jual, pengembang (developer) selalu mengumbar janji bahwa akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, atau ketidak layakan bangunan rumah yang mereka bangun, sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang mereka sepakati, dan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi pada tahap prakteknya tanggung jawab dari pengembang (developer) tersebut sangat sulit untuk diperoleh. Kemudian juga untuk lebih melindungi hak-hak konsumen, seharusnya konsumen juga diberikan kesempatan untuk dapat menentukan klausul-klausul yang diperjanjikan dalam kontrak baku yang dibuat oleh pengembang (developer), ini merupakan salah satu bentuk agar kedudukan konsumen tidak lagi dianggap sebelah mata oleh pengembang (developer). Selain itu juga pihak lain yang bersangkutan dengan kepentingan konsumen, terutama konsumen perumahan seperti Pemerintah, YLKI, agar dapat lebih berperan aktif guna membantu konsumen dalam memperoleh haknya yang telah dirugikan oleh pengembang (developer).

Actions (login required)

View Item