ANALISIS IMPLEMENTASI PENGUKURAN KINERJA PADA ASPEK KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (Studi Kasus : Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Bengkulu Tahun 2007)

Setyawan , Tomy and Jarto, Tarigan and Achmad, Aminudin (2009) ANALISIS IMPLEMENTASI PENGUKURAN KINERJA PADA ASPEK KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (Studi Kasus : Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Bengkulu Tahun 2007). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Text SKRIPSI FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi pengukuran kinerja pada Aspek Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Bengkulu Tahun 2007. Gambaran implementasi tersebut dilihat dari indikator yang telah ditetapkan dalam EKPPD itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi dengan sasaran penelitian yang diambil menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pengukuran kinerja pada aspek keselarasan antara kebijakan pemerintah Kota bengkulu dengan kebijakan pemerintah masih sangat lemahnya kinerja SDM, baik dari pihak Pemerintah Kota Bengkulu maupun dari pihak Tim yang mengevaluasi. Lemahnya tingkat kinerja ini ditunjukkan pada pengukuran kinerja di setiap indikator dari aspek tersebut, yaitu terdapat 10 indikator. Pada indikator Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD 2007 dan Belanja Untuk Pelayanan Dasar terbukti pihak Pemerintah Kota Bengkulu tidak mengisi tingkat capaian kinerjanya namun berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa penetapan Perda APBD Kota Bengkulu Tahun 2007 pada tanggal 27 Februari 2007 dan belanja untuk Pelayanan Dasar sebesar Rp96,916,653,610 atau 22.44% dari total APBD. Indikator kesesuaian Prioritas Pembangunan Kota Bengkulu hanya 77.78% dari prioritas pembangunan nasional. Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan Kota Bengkulu sebanyak 15 dari 26 urusan wajib atau 57.69%. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar Rp148,004,475,631 dan Rp30,460,409,819 atau 41.31% yang dibiayai APBD dan APBN. Terdapatnya Standar Kompetensi Jabatan berupa Keputusan Walikota No. 294 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural (SKJS) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dan terdapatnya sistem informasi kepegawaian.

Actions (login required)

View Item