PERANAN KETUA KAUM DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT DESA PONDOK PANJANG KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO

Yulianti, Yeti and Merry, Yono and Boerhandra, Boerhandra (2007) PERANAN KETUA KAUM DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT DESA PONDOK PANJANG KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II-YET-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)
	Text III,IV-YET-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Dalam masyarakat Hukum Adat Desa Pondok Panjang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko telah terdapat berbagai macam aturan adat yang ditaati oleh masyarakat Desa Pondok Panjang bila aturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan perselisihan, seperti terjadinya perselisihan dalam perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Ketua Kaum dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan menurut hukum adat masyarakat Desa Pondok Panjang dan apa sanksi serta denda yang diberikan terhadap pelanggar hukum adat tersebut serta proses penyelesaian perselisihan perkawinan lain apabila Ketua Kaum tidak bisa menyelesaikannya. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada informan dalam hal ini para Ketua Kaum, yang telah melakukan penyelesaian perselisihan menurut hukum adat Desa Pondok Panjang, Ketua BP4 Kecamatan Lubuk Pinang serta hakim Pengadilan agama Argamakmur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan Ketua Kaum Desa Pondok Panjang bertindak sebagai hakim perdamaian adat yang diberi kewenangan menjatuhkan putusan adat dan pelaksanaan sanksi atau denda adat sesuai dengan keputusan yang telah dijatuhkan pada waktu musyawarah adat pada saat penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum adat Desa Pondok Panjang. Masyarakat Desa Pondok Panjang lebih tertarik untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan dengan perdamaian adat. Jika ketua kaum tidak bisa menyelesaikannya maka pihak yang berselisih bisa minta nasihat ke BP4, dan jika tetap tidak bisa damai maka mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Agama Argamakmur.

Actions (login required)

View Item