PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Sinatra, Roby and Elektison, Somi and M., Yamani Komar (2012) PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text ROBY SINATRA-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (895kB)

Abstract

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki sumber daya alam batubara yang melimpah. Kegiatan usaha pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat yaitu mengenai lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan batubara yang telah diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu utara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pangamatan dan wawancara serta analisis data yang dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok informan yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan formal dan kelompok informan yang terdiri dari perusahaan pertambangan batubara serta para warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang bermukim di sekitar perusahaan pertambangan batubara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara namun hasil dari pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara belum dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat sekitar tambang, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara adalah : belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara, kurangnya sarana penunjang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar kegiatan pertambangan batubara, kurangnya komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan masyarakat sekitar kegiatan pertambangan batubara, kurangnya kepedulian pihak perusahaan tambang dalam menangani masalah limbah.

Actions (login required)

View Item