KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PELEPASAN HAK GUNA USAHA PT CAKRA DENGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG

Rivaldi, Ivan and Herawan, Sauni and Emelia, Kontesa (2012) KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PELEPASAN HAK GUNA USAHA PT CAKRA DENGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text IVAN RIVALDI-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (671kB)

Abstract

Pelepasan hak atau penyerahan hak-hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasai dengan tanah yang dikuasai dengan memberikan ganti kerugian atas musyawarah. Salah satu hak atas tanah ialah HGU. HGU merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memilki spesifikasi. Spesifikasi HGU tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Terkait HGU sering kali terjadi tumpang tindih dalam pemberian HGU tersebut hal ini disebabkan karena berbagai faktor yang pada akhirnya dapat menimbulkan polemik dan permasalahan hukum. Salah satunya permasalahan HGU yang terjadi di Kabupaten Kepahiang yang mana dalam pemberian HGU tersebut tidak tepat dan kurang teliti sehingga dalam prakteknya terjadi tumpang tindih hak atas tanah antara masyarakat Kecamatan Kabawetan dengan HGU PT Cakra seluas 222 ha yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian hak atas tanah yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Kabawetan. Penerbitan HGU ini sangat merugikan masyarakat karena pemerintah kurang memperhatikan kondisi serta keadaan yang ada dilapangan, sehingga terkesan pemerintah asal-asalan dalam menerbitkan HGU tanpa memperdulikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah dan atas dasar tuntutan masayarakat maka pemerintah mengambil langkah-langkah dengan melakukan pendekatan dengan pihak PT Cakra dan melakukan proses mediasi agar bersedia untuk melepaskan sebagian HGU sesuai dengan tuntutan masyarakat kepada pihak pemerintah agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, maka PT Cakra bersedia melepaskan sebagian arel HGU seluas 222ha.

Actions (login required)

View Item