KEABSAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI

Sibarani, Linggom and Ardilafiza, Ardilafiza and Amancik, Amancik (2012) KEABSAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text LINGGOM SIBARANI-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (820kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keabsahan dan kewenangan pengawasan peraturan daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri menimbulkan ekses negative dan akibat hukum terhadap peraturan daerah. Pada Tahun 2011, sebanyak hampir 9.000 Peraturan Daerah telah dihasilkan dan dilakukan pengawasan Reprseif dan Preventif yakni evaluasi serta klarifikasi, dan sebanyak 351 Peraturan Daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah keabsahan dan kewenangan pengawasan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri dan Bagaimanakah Akibat Hukum yang Terjadi Dari Keabsahan dan Kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kewenangan pengawasan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri diatur dengan beberapa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan pengawasan peraturan daerah. Menteri dalam negeri melakukan pengawaan Represif dan Preventif terhadap perda yakni dengn melakukan Evaluasi terhadap perda Pajak, Retribusi daerah, Tata Ruang dan APBD. Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa keabsahan dan kewenangan pengawasan perauran daerah oleh menteri dalam negeri dapat dilihat dari subjek dan objek pengawasannya. Tidak semua perturan daerah dapat dibatalkan oleh menteri dalam negeri. Dan pembatalan suatu peraturan daerah oleh menteri dalam negeri harus menggunakan instrument hukum Peraturan Presiden (Perpres), bukan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Actions (login required)

View Item