KAJIAN TERHADAP SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Hermana, M. Arafat and M., Yamani Komar and Amancik, Amancik (2012) KAJIAN TERHADAP SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text M ARAFAT HERMANA-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pada sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, di mana terjadinya klaim kewilayahan oleh Kabupaten Lebong terhadap wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) mendapatkan data/bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan penyebab terjadinya sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. (2) Dapat menjelaskan kewenangan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong ditinjau dari hukum ketatanegaraan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan Kajian Terhadap Sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong dalam perspektif hukum ketatanegaraan dikarenakan a. Undang-undang pembentukan Kabupaten, b. Kebijakan dalam perluasan daerah Kabupaten Lebong, c. faktor geografis, d. faktor sejarah. (2) kewenangan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong ditinjau dari hukum ketatanegaraan, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Gubernur Bengkulu, kewenangan tersebut diperoleh melalui pendelegasian kewenangan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Actions (login required)

View Item