KEABSAHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU

Novrianto, Reky and Jonny, Simamora and Kusmito, Gunawan (2012) KEABSAHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text REKY NOVRIANTO-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (568kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Keabsahan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahaan pemungutan retribusi parkir dan upaya hukum terhadap sengketa pemungutan retribusi parkir di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yang didasarkan pada teori-teori, perundang- undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, laporan-laporan serta referensi- referensiyang relevan. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan juga berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, bahwa Pemerintah Kota Bengkulu berwenang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun pemungutan retribusi parkir di Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) tata cara yaitu tidak diborongkan dan diborongkan. Tata cara pemungutan retribusi parkir yang tidak diborongkan yaitu beradasarkan Instruksi Walikota Nomor 06 Tahun 2011 sedangkan tata cara pemungutan parkir yang diborongkan dilaksanakan seperti pengadaan barang/jasa lainnya yang berdasarkan Peraturan 54 Tahun 2010. Upaya hukum dalam tata cara pemungutan retribusi parkir yang diborongkan yaitu jika didalam pelaksanan kontak terjadi wanprestasi maka kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu, seadangkan upaya hukum dalam tata cara pemungutan retribusi parkir yang tidak diborongkan yaitu berupa sanksi administratif yaitu pencabutan surat perintah tugas pemungutan parkir oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

Actions (login required)

View Item