KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Priyanto, Eko and Jonny, Simamora and Amancik, Amancik (2012) KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi Eko Priyanto-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (647kB)

Abstract

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja. Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satpol PP sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama Polisi. Benturan dengan Polisi juga lebih karena ada singgungan kewenangan antara UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah. Untuk menjawab permasalahan ini maka digunakan pendekatan yuridis normatif dengan membedah bahan pustaka untuk menelaah lebih dalam. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat disimpulkan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenagan Menindak terhadap anggota masyarakat atau badan hukum yang melanggar ketentuan dan obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Represif Non Yustisial. Yang dimaksud dengan tindakan Represif Non Yustisial adalah Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan Represif atau penindakan pada pelanggar Peraturan Daerah, namun mereka tidak dapat meneruskan tindakan sampai penyidikan seperti halnya aparat Polri kecuali bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Actions (login required)

View Item