ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL KOTA BENGKULU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS SEKTOR PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH

Agustina, Astuti and Roosemarina , A Rambe (2008) ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL KOTA BENGKULU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS SEKTOR PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH. Undergraduated thesis, Fakultas Ekonomi UNIB.

	Text IV,V-AST-FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (293kB)
	Text I,II,III-AST-FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (779kB)

Abstract

Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah diharapkan agar daerah mampu mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri. Suatu daerah otonom dikatakan mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerahnya yang dapat dilihat pada derajat desentralisasi fiskal. Penelitian ini berjudul “ Analisis Desentralisasi Fiskal Kota Bengkulu Terhadap Peningkatan Kualitas Sektor Pendidikan pada era Otonomi Daerah”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah kota Bengkulu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, mengukur pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan serta menganalisis output pendidikan. Metode analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan keuangan daerah kota Bengkulu adalah dengan menghitung derajat desentralisasi fiskal. Untuk melihat anggaran yang diberikan pada sektor pendidikan adalah dengan menghitung laju pertumbuhan pengeluaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal kota Bengkulu selama tahun anggaran 2001 sampai dengan 2006 sangat rendah dan selalu berfluktuatif. Bila dilihat dari proporsi rata-rata PAD terhadap total penerimaan daerah kota Bengkulu hanya sebesar 6,74%, proporsi rata-rata bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap total penerimaan daerah sebesar 6,37% sedangkan sumbangan daerah (SD)rata-rata memiliki proporsi yang tinggi terhadap total penerimaan daerah yaitu sebesar 81,49%. Kondisi ini terjadi karena jumlah pengeluaran rutin yang semakin meningkat ternyata tidak dapat dipenuhi dengan jumlah PAD dan BHPBP sebagai sumber dana potensial daerah yang masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan/kecenderungan kenaikan yang sangat rendah. Sehingga untuk menutupi pengeluaran yang semakin meningkat tersebut dengan mengandalkan penerimaan yang berasal dari sumbangan daerah (SD) yang akhirnya juga memiliki kecenderungan kenaikan yang tinggi untuk mengimbangi rendahnya kenaikan dari PAD dan BHPBP. Dengan kemampuan keuangan daerah yang demikian maka pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan juga memiliki prosentase yang sangat rengah dibandingkan pengeluaran pemerintah rutin lainnya. Oleh karena itu rencana pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat juga sulit untuk dapat direalisasikan. Walaupun dilihat dari output pendidikan dari tahun anggaran 2001 sampai dengan 2006 kota Bengkulu sangat membutuhkan pendidikan gratis.

Actions (login required)

View Item