TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TAKSI DI BANDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU

Bramiko, Ledra and Jonny, Simamora and Ema, Septaria (2012) TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TAKSI DI BANDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi Ledra Bramiko-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (558kB)

Abstract

Taksi merupakan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer dan taksi ini merupakan salah satunya transportasi darat yang ada di Bandara. Dalam pengelolaannya terdapat ketidakjelasan baik pihak bandara maupun Pemerintah Kota Bengkulu. Kedua badan tersebut memiliki dasar hukum masing-masing, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai keabsahan dalam pengelolan taksi/ taksi bandara di Bandara. kemudian berkaitan dengan kewewenangan Bandar Udara dalam Pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria taksi dan batas antara kewenangan Bandar Udara dan kewenangan Pemda Kota Bengkulu dalam pengelolaan taksi di Bandara Fatmawati. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Bahan primer guna mendukung penelitian ini diperoleh melalui perundang- undangan, bahan sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, situs internet dan bahan lain, serta bahan tersier kamus hukum dan media masa. Bahan primer, sekunder dan tersier dianalisis dengan metode deduktif dan induktif dan sebaliknya untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa taksi yang sah baik syarat-syarat dari Pihak Bandara dan Pemda adalah jenis kendaraan berbentuk sedan, memiliki kelengkapan agrometer, tanda nomor kendaraan yang sesuai aturan (plat kuning dengan tulisan hitam), dikelolah oleh badan hukum, memiliki izin dan wilayah operasi. Bandara memiliki kewenangan terbatas dilingkungan bandara dan Pemda memiliki kewenangan yang lebih luas terutama untuk pengeluaran izin dan pembagian wilayah operasi taksi/ taksi bandara. Kemudian belum jelasnya aturan pelaksanaan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan atau Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan belum jelasnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan taksi/taksi bandara diantaranya proses pendaftaran, pemberian izin operasi dan pembagian wilayah.

Actions (login required)

View Item