Suryadi, Meliyan and Herawan, Sauni and Edityawarmn, Edityawarmn (2012) ANALISIS KONTRAK SWAKELOLA UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 Jo PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2011. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.
![]() |
Text
MELIYAN SURYADI-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola. Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa agar memahami dan dapat menambah wawasan pengetahuan terutaman mengenai pelaksanaan kontrak swakelola. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif yaitu dimana didalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penjelasan informan. Lokasi penelitian dilakukan di SMP N 6 Kota Bengkulu, SMP N 17 Kota Bengkulu, dan SMP N 20 Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yaitu data ini diperoleh dari penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Dalam menganalisis data digunakan cara induktif dan deduktif. Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP N 6 Kota Bengkulu, SMP N 17 Kota Bengkulu, SMP N 20 Kota Bengkulu dikerjakan secara swakelola dengan menggunakan tipe I yaitu Pengadaan swakelola oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kerja. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang persyaratan kegiatan yang boleh diswakelolakan untuk persyaratan pertama. Artinya swakelola tipe I ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis personil dan merupakan tugas pokok K/L/D/I. Persyaratan ini sudah terpenuhi dalam pelaksanaan swakelola Dana Alokasi Khusus pendidikan. Akan tetapi Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kompetensi sekolah yang masih kurang, jadi untuk mengantisipasi ini perlu dilakukan langkah-langkah komprehensif meningkatkan kompetensi terhadap kepala sekolah tentang swakelola lebih jauhnya tentang pengadaan barang/jasa.
Item Type: | Thesis (Undergraduated) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | 014 Abd. Rachman Rangkuti |
Date Deposited: | 16 Dec 2013 09:17 |
Last Modified: | 16 Dec 2013 09:17 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/4533 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |