KEDUDUKAN ALAT BUKTI WEBSITE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Yudha Pratama, Rm. and M., Abdi and Helda, Rahmasary (2012) KEDUDUKAN ALAT BUKTI WEBSITE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi RM. Yudha Pratama-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (778kB)

Abstract

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini nampaknya juga belum bisa teratasi secara tuntas. Inilah salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah untuk saat ini. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari aksi terorisme. Salah satunya dengan bentuk melalui penegakkan hukum termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (extraordinary measure). Dikaitkan dengan tindak pidana terorisme, pengaturan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam hal ini website sangat diperlukan, alasannya aksi terorisme semakin gencar dan menghalalkan segala cara untuk dapat beraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan website menurut Hukum Positif di Indonesia dan untuk mengetahui sinkronisasi alat bukti website dalam UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Perundangan kita telah mengakui keberadaan bukti elektronik, meskipun kedudukannya masih sangat rendah (tidak dapat berdiri sendiri) jika dibandingan dengan alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHAP. Telah terdapat aturan mengenai penggunaan alat bukti digital berupa website dalam hukum positif di Indonesia, khususnya yang mengatur ketentuan Hukum Acara Pidana. Sinkronisasi alat bukti website di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 dengan KUHAP sangat jelas terlihat, hal ini dapat kita temukan pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ayat (1) dan juga memperkenalkan suatu alat bukti yang baru dalam hukum acara pidana.

Actions (login required)

View Item