KAJIAN KOMPARATIF TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA SYRI’AH NIGERIA (SHARI’AH PENAL CODE LAW ZAMFARA STATE OF NIGERIA)

Agusta, Royhan and M., Darudin and Herawan, Sauni (2012) KAJIAN KOMPARATIF TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA SYRI’AH NIGERIA (SHARI’AH PENAL CODE LAW ZAMFARA STATE OF NIGERIA). Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi Royhan Agusta-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (850kB)

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di setiap Negara yang ada di dunia. Tindak pidana pemerkosaan bukan tindak pidana yang baru tumbuh, bahkan pada saat zaman penyebaran agama islam pun, tindak pidana pemerkosaan telah terjadi. Dengan melihat peningkatan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah pengaturan tindak pidana pemerkosaan yang ada di dalam KUHP Indonesia. Karena, dilihat dari pemidanaan pada KUHP Indonesia tidak meberikan efek jera pada pelaku tindak pidana dan pemberian sanksi di Indonesia lebih bersifat pembalasan dan pemidanaan. Maka, apabila dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana pemerkosaan yang terdapat pada KUHP Syri’ah Negara Bagian Zamfara sangatlah berbeda. Pada Negara bagian Zamfara lebih bersifat pidana islam, sehingga sumber hukum yang digunakan adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Pemidanaan yang diterapkan juga lebih bersifat untuk mencegah tindak pidana itu terjadi di Negara Bagian Zamfara dan mendidik para pelaku tindak pidana supaya tidak melakukan tindak pidana yang diatur didalam KUHP Syri’ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan rumusan tindak pidana dan pengaturan sanksi tindak pidana diantara kedua KUHP tersebut dan kemungkinan asas-asas yang dapat diterapkan di indonesia.penelitian ini menggunakan penilitian hukum normatif, yaitu dengan cara membandingkan pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan yang terdapat pada kedua KUHP tersebut, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari literature-literatur yang membahas teori hukum dan teori-teori perbandingan. Dari data-data tersebut dilakukan editing dan pengelompokan data sesuai rumusan masalah yang diangkat, kemudian di analisis dengan menggunakan penafsrian gramatikan dan penafsiran logika. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa terdapat perbedaan rumusan tindak pidana pada kedua KUHP tersebut, yaitu KUHP Syari’ah Negara Bagian Zamfara memasukkan rumusan wanprestai sebagai salah satu unsur tindak pidana pemerkosaan dan pada KUHP Syari’ah lebih menjatuhkan hukuman sanksi terhadap tubuh untuk mencegah tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di daerah zamfara. Kemungkian asas yang dapat diterapkan di Indonesia adalah asas sanksi, karena system pemidanaan di Indonesia lebih bersifat balas dendam dan pemidanaan. Sehingga, ini dirasakan kurang efektif untuk mengurangi tindak pidana di Indonesia, berbeda dengan di Negara Bagian Zamfara yang pemidanaannya lebih bersifat pencegahan dan pendidikan atau perbaikan, sehingga sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Actions (login required)

View Item