PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERINTAH KOTA BENGKULU TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH JALAN KOTA YANG RUSAK

Novita Sari, Dwi and M., Abdi and Antory, Royan (2012) PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERINTAH KOTA BENGKULU TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH JALAN KOTA YANG RUSAK. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text SKRIPSI DWI.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Mengenai pertanggungjawaban pidana Pemerintah sebagai penyelenggara jalan merupakan hal yang baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terhadap hal tersebut tentunya aparat penegak hukum terutama di Kota Bengkulu masih mempunyai persepsi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum terhadap pertanggungjawaban pidana Pemerintah Kota Bengkulu jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan kota yang rusak. 2) Untuk mengetahui pendapat aparat penegak hukum di Kota Bengkulu tentang prosedur dalam melakukan tindakan terhadap penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Terhadap sanksi pidana terhadap pemerintah sebagai penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak, aparat penegak hukum di Kota Bengkulu mempunyai persepsi bahwa secara perseorangan pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu yang dianggap paling bertanggung jawab dapat dituntut secara pidana karena telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain mengalami kecelakaan. 2) Prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menindak penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan yang rusak, yaitu: Penyidikan, Penuntutan, Persidangan putusan atau vonis

Actions (login required)

View Item