TANGGUNGJAWAB BANK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Fransisca, Dwita and Hamzah, Hatrik and Helda, Rahmasary (2012) TANGGUNGJAWAB BANK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text DWITA FRANSISCA B1A007072-0.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini timbul karena semakin banyaknya kejahatan perbankan yang meningkat dewasa ini dimana pelakunya adalah korporasi (bank) itu sendiri yang dapat menimbulkan kerugian. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis aturan mengenai korporasi dan pertanggungjawabannya dengan judul Tanggungjawab Bank Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Permasalahan yang diangkat adalah: Apa ketentuan yuridis mengenai pengaturan bank sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia? Dan Apa kriteria menerapkan tanggungjawab bank sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan, bahwa pengaturan bank sebagai subjek hukum terdapat dalam peraturan di luar KUHP (Undang-Undang Khusus) yaitu: Undang-Undang Tentang Perbankan, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan kriteria menerapkan tanggungjawab bank sebagai pelaku tindak pidana yaitu: (1) Bank dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.; (2) Bentuk pertanggungjawaban bank, yakni: a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung- jawab; b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab; dan c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.; (3) Adanya sanksi yang diterapkan, yakni berupa sanksi administratif.

Actions (login required)

View Item