PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN MASYARAKAT KOTA BENGKULU TERHADAP GRASI TERPIDANA KASUS KORUPSI

Afniarti, Susi and Agusalim, Agusalim and M., Abdi (2012) PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN MASYARAKAT KOTA BENGKULU TERHADAP GRASI TERPIDANA KASUS KORUPSI. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text susi pdf.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (464kB)

Abstract

Untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang tersangkut perkara pidana Presiden sebagai kepala negara diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan Grasi. Pemberian Grasi terhadap koruptor tentunya bertolak belakang dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebab, di Indonesia pada saat tindak pidana korupsi sudah diangggap sebagai kejahatan luas biasa (extra ordinary crime), sehingga banyak para pihak berpendapat pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.Tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mempelajari dan mengetahui persepsi masyarakat Kota Bengkulu dan aparat penegak hukum terhadap Grasi terpidana kasus korupsi. 2). Untuk menganalisis kesesuaian pemberian Grasi terhadap Terpidana korupsi dengan nilai- nilai dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat di Kota Bengkulu. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu: 1). Menurut aparat penegak hukum di Kota Bengkulu terpidana kasus korupsi dapat mengajukan Grasi kepada Presiden apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dipenuhi syarat-syarat grasi. 2). Pemberian Grasi terhadap terpidana kasus korupsi akan melukai rasa keadilan dalam masyarkat dan bertentangan dengan semangat serta tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri. Pemberian Grasi kepada terpidana kasus korupsi dapat menyebabkan masyarakat tidak mempercayai tekad pemerintah untuk memberantas korupsi.

Actions (login required)

View Item