Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum/Equality Before The Law Bagi Tersangka Pada Penyidikan Di Kepolisian Daerah Bengkulu

Tumanggor, Very Sanuddin and Lidia, Br. Karo and M., Abdi (2012) Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum/Equality Before The Law Bagi Tersangka Pada Penyidikan Di Kepolisian Daerah Bengkulu. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi Very Sansuddin Tumanggor.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (976kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan dalam upaya penegakan hukum yang terjadi saat ini. Aparat penegak hukum terlihat “salah tingkah” saat berhadapan dengan para pejabat dan pemilik akses ekonomi dan politik. Hukum tiba-tiba menjadi rumit dan berliku ketika berhadapan dengan para pejabat tetapi berbeda dengan mereka yang tidak memiliki status sosial maupun ekonomi Siapa pun harus dianggap sama di hadapan hukum dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidik, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (justice). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana penerapan asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) bagi tersangka pada penyidikan di Polda Bengkulu, apa kendala dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) bagi tersangka pada penyidikan di Polda Bengkulu. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu: penelitian hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain atau penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden. Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan asas persamaan dihadapan hukum/equality before the law bagi tersangka pada penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu belum diterapkan secara menyeluruh. Masih terdapat perbedaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pada proses penyidikan prihal penahanan, penangguhan penahanan maupun perubahaan status tahanan serta masih terdapatnya oknum-oknum dari polisi yang mencari dan mengambil keuntungan pribadi dari pemeriksaan seorang tersangka. Tetapi persamaan dalam perlakuan derajat dari tersangka telah diterapkan dalam bentuk tidak membedakan antara tersangka yang merupakan seorang penyelenggara negara/memiliki status sosial dengan tersangka yang merupakan orang biasa. Faktor penghambat penerapan asas persamaan dihadapan hukum/equality before the law bagi tersangka pada penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu adalah hukumnya sendiri, (dibatasi pada perundang-undangan saja), Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor pemerintah, (dalam mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat), Faktor sarana atau fasilitas dan dana operasional yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penulis menyarankan kepada setiap instansi yang memiliki tanggungjawab dalam penegakan hukum untuk meningkatkan koordinasi.

Actions (login required)

View Item