KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA TERHADAP IDEOLOGI NEGARA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Tri Kasih, Vivi and Herlambang, Herlambang and Helda, Rahmasary (2012) KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA TERHADAP IDEOLOGI NEGARA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text SKRIPSI VIVI TRI KASIH--0.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (27MB)

Abstract

Ideologi adalah pengetahuan tentang ide atau gagasan. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Perancis Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-l8. Menurut Tracy ideologi yaitu science of ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Paham atau ajaran komunismelmarxisme-leninisme dalam praktek kehidupan politik dankenegaman menjelmakan din dalam kegiatan-kegiatanyangbefierrtartgan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Di era globalisasi saat ini ancirman tidak datang dari paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme tetapi ada juga paharn lainnya yang membahayakan negarae misalnya paham agaff:.e tertentu yang bertentangan dengan ideologi negara. Namun pengaturan tindak pidana terhadap ideologi negara saat ini yang dilarang hanya paham ataa ajaran komunisme/mamisme-leninisme. Oleh karena itu, tindak pidana terhadap ideologi negara perlu diperluas untuk melindungi ideologi negara yaitu Pancasila. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana terhadap ideologi negara dalam hukum pidana saat ini dan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana terhadap ideologi negara dalam hukum pidana pada waktu yang akan datang. Metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum baik berupa studi dokumentasi maupun penelusuran literatur hukum. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif. Dari hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi tindak pidana terhadap ideologi negara dalam hukum pidana saat ini yang dilaranghanya pahafir atau ajaran komunisme/marxismeleninisme. Padahal masih ada paham lainnya yang membahayakan negaxq misalnya paham agama tertentu yang bertentangan dengan ideologi negara. Oleh karena itu, kebijakan formulasi tindak pidana terhadap ideologi negara dalam hukum pidana pada waktu yang akan datang perlu diperluas untuk melindungi ideologi negara yaitu Pancasila dengan mencantumkan unsur-unsur Pancasila sebagai ideologi negara, menambah objek yang dilarang, yaitu menambah kalimat "dan paham lainnya yang bertentangan dengan Pancasila" pada setiap pasal yang mencantumkan paham "komunisme/marxisme-leninisme", dan menambah sanksi pidana tutupan.

Actions (login required)

View Item