ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 K/PID.HAM AD HOC/2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO ATAS PELANGGARAN HAM BERAT

Junius Fernando, Zico and Lidia, Br. Karo and Herlita, Eryke (2012) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 K/PID.HAM AD HOC/2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO ATAS PELANGGARAN HAM BERAT. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi Zico Junius Fernando-0.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Doktrin tanggung jawab komando sesungguhnya telah ada jauh sebelum Perang Dunia II. Praktik masyarakat internasional pasca Perang Dunia II semakin mengukuhkan eksistensi doktrin ini dalam kancah Hukum Internasional. Doktrin ini kemudian dikodifikasikan ke dalam Konvensi dan Protokol di bidang Hukum Humaniter Internasional, Statuta Pengadilan Internasional ad hoc dibekas Yugoslavia, Tokyo, dan Rwanda serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Namun di Indonesia para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando telah banyak diputus bebas salah satunya dalam peristiwa Abepura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tanggung jawab komando dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia khususnya pelanggaran HAM dalam peristiwa Abepura. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data utama penelitian menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Di Indonesia pengaturan pertanggungjawaban komando terdapat pada Pasal 42 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 2). Tidak adanya konsistensi para aparat penegak hukum dalam menerapkan doktrin tanggung jawab komando pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Abepura, pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi pelanggaran HAM berat oleh anggota Polri adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena dalam kasus Abepura, seharusnya dapat dikenakan dan diminta pertanggungjawaban komando terdakwa yang dimana unsur-unsur pertanggungjawaban komando dan unsur-unsur pelanggaran HAM berat yaitu berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dibuktikan.

Actions (login required)

View Item