IMPLEMENTASI PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PERLINDUNGAN CIPTAAN ATAS DESAIN KERAJINAN KULIT LANTUNG DI KOTA BENGKULU

Zilviani, Zilviani and Candra, Irawan and Emilia, Emilia (2012) IMPLEMENTASI PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PERLINDUNGAN CIPTAAN ATAS DESAIN KERAJINAN KULIT LANTUNG DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text cover zilvi final-0.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (647kB)

Abstract

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian hak kekayaan intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Semua bentuk kesenian tradisional itu dalam kenyataannya belum mendapat perlindungan secara optimal dan belum jelas bagaimana bentuk perlindungan hukumnya, terutama dilihat dari aspek Hak Kekayaan Intelektual, karena masih banyak dari karya-karya seni tradisional Bengkulu tersebut yang belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mempelajari dan mengetahui implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam perlindungan ciptaan atas kerajinan kulit lantung di Kota Bengkulu. (2) Untuk mempelajari dan mengetahui hambatan sehingga perlindungan hukum terhadap kerajinan tradisonal kulit lantung di Kota Bengkulu belum dapat dilakukan secara optimal. (3) Untuk mempelajari dan mengetahui peranan pemerintah Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan terhadap kerajinan kulit lantung menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Pada saat ini perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit lantung di Kota Bengkulu belum dapat diimplimentasikan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. (2). Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan perlindungan secara hukum terhadap kerajinan kulit lantung. (3). Hambatan perlindungan kerajinan kulit lantung adalah Pemahaman HKI, khususnya Hak Cipta dikalangan seniman kulit lantung masih sangat terbatas, belum terdata/ terinventarisasi dengan baik, kurangnya kepedulian dan apresiasi serta daya dukung masyarakat terhadap kerajinan tangan kulit lantung, dan anggaran dana yang terbatas.

Actions (login required)

View Item