IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) PADA BENDAHARA PENGELUARAN (BP-SKPD) SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI BENGKULU

Husnaini , Husnaini and Kamaludin , Kamaludin and Iskandar, Zulkarnain (2009) IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) PADA BENDAHARA PENGELUARAN (BP-SKPD) SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI BENGKULU. Masters thesis, Fakultas Ekonomi.

Text Husnaini Tesis FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Satuan Kerja (SatKer) Bendahara Pengeluaran (BP-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), yaitu: partisipasi masyarakat, profesionalitas dalam pekerjaan, transparan dalam pelaporan program dan kegiatan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, semuanya itu memerlukan penelitian tentang implementasinya pada Satuan Kerja (SatKer) Bendahara Pengeluaran (BP-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam rangka upaya meningkatkan Pencapaian Efisiensi Dana (PED) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bendahara dituntut untuk lebih profesional, terutama dalam hal ketepatan waktu, sehingga telah menjadi suatu tantangan yang sangat berat bagi Satuan Kerja (SatKer) Bendahara Pengeluaran (BP-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Tuntutan untuk mendapatkan kualitas pelayanan prima dari Pengguna Anggaran (PA-SKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu telah semakin menguat setelah dipublikasikannya 17 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Semakin besarnya tuntutan tersebut bisa menjadi ancaman bagi Satuan Kerja (SatKer) Bendahara Pengeluaran (BP-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam penelitian ini telah dibahas sebab-sebab terjadinya kesenjangan (GAP) antara rencana volume pembayaran dan realisasinya, begitu juga dengan kesenjangan antara waktu standar nasional dengan realisasi waktu yang dihabiskan dalam penyelesaian pembayaran dalam lingkup Bendahara Pengeluaran (BP-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini juga telah dibandingkan antara rencana indikator-indikator kinerja yang terdiri dari: inputs, output, income, dan benefits menurut prinsip-prinsi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan yang implementasinya pada Satuan Kerja (SatKer) Bendahara Pengeluaran (BP-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara normatif legal formal evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan Bendahara Pengeluaran (BP-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dapat diterima, tetapi secara faktual belum bisa dikategorikan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), terutama prinsip profesionalitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Keterlambatan, penundaan, dan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pembayaran masih juga terjadi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya hal-hal yang belum baik tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kompetensi staf, buruknya fasilitas teknologi informasi yang digunakan, serta belum adanya sistem dan prosedur yang sesuai dengan besarnya tuntutan kualitas pelayanan perbendaharaan publik.

Actions (login required)

View Item